OPINI: Kursi Panas Wakil Kepala Daerah

0
Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M. AP*
SERUJAMBI.COM – Terungkapnya kasus suap yang melibatkan Zumi Zola bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 November 2017 di Jambi dan Jakarta. Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang diduga terlibat dalam kasus ini, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan menerima suap dari beberapa proyek di Provinsi Jambi berdampak pada naiknya Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar menjadi Plt. Gubernur Jambi. Dengan naiknya Fachrori Umar apabila telah dilantik sebagai gubernur definitif , secacara otomatis kursi wakil gubernur Jambi mengalami kekosongan. Sehingga, mencuatlah nama-nama yang akan menjadi wakil Fachrori Umar dalam menjalankan pemerintahan Provinsi Jambi, seperti H. Bakri Anggota DPR RI dari PAN, kemudian Ketua DPD PAN Tanjabtim Romi Hariyanto dan Ketua DPD PAN Batanghari Abdul Fattah, Sofyan Ali dari PKB dan Ketua Umum Hanura, Yusuf. Soal mekanisme pemilihan Wakil Gubernur, sebagaimana amanat Undang-Undang harus ada dua nama calon yang diusulkan. Dasar hukum pengisian jabatan calon Wakil Gubernur ini adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah, di mana Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan pasal (78) maka pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Daerah (pasal 89). Artinya, dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur, kita harus berpedoman pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.
Di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 176 di jelaskan, dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti, pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota , berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Dalam pasal 176 ayat 2, juga disebutkan, partai politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Di sini sudah sangat jelas, yang berhak mengajukan calon adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 yang lalu. Artinya, dua orang calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-beda.
Setelah didapat dua calon yang disetujui oleh seluruh Partai Politik pengusung, baru diajukan ke DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat pleno. Jadi tugas seorang Gubernur di sini hanya menyampaikan dua nama calon Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik ke DPRD. Kalau sebelumnya di Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, memang pengusulan calon Wakil Gubernur ke DPRD menjadi wewenangnya seorang Gubernur sebagaimana pasal 35 ayat 2,”Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 yang sisa jabatannya lebih dari 18 bulan, maka Kepala Daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 5, disebutkan bahwa mekanismenya diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Tapi sayangnya hingga saat ini Peraturan Pemerintah ini belum juga ke luar. Karena di dalam pasal 176 tersebut hanya mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri. Ketentuan tersebut tidak mengatur mekanisme pengisian Wakil Kepala Daerah apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Daerah karena Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan. Seandainyapun kekosongan jabatan tersebut diisi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik pengusung, belum tentu memiliki kesamaan visi dan misi dengan Wakil Kepala Daerah yang menjadi Kepala Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, tidak mengharuskan Kepala Daerah menunjuk atau memilih Wakilnya, namun itu semua tergantung Kepala Daerah, kebutuhan dan kesepakatan pihak legislative. Lantas apa yang harus dilakukan? Menurut penulis, ada baiknya sambil menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) atas kasus yang membelit Zumi Zola, anggota DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri mengenai turunan dari Undang_Undang ini agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan politik dan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan yang berimbas pada pelayanan publik. (*)
*) Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Loading Facebook Comments ...