Panwaslu Selidiki Pelanggaran Partai di Cianjur

0
Panwaslu. (ist)
SERUJAMBI.COM – Panwaslu Cianjur, Jawa Barat, masih menyelidiki laporan pelanggaran yang kembali dilakukan salah satu partai peserta Pemilu 2019, saat melakukan konsolidasi partai di wilayah tersebut.

Ketua Panwaslu Cianjur, Hadi Dzikri Nur, pada wartawan Selasa, mengatakan pihaknya masih mendalami laporan pelanggaran yang dilakukan Partai Nasdem saat melakukan konsolidasi partai di Gedung Assakinah-Cianjur, yang dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

“Kami masih menyelidiki laporan yang masuk tersebut, dengan memangil ketua Panwascam Cianjur, untuk dimintai keterangannya. Namun sampai saat ini, kami mendalami laporan yang menyebutkan adanya mobilisasi guru,” katanya.

Sementara anggota Panwascam Cianjur, Eka Merdeka, mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya ASN dalam acara parpol tersebut, namun pihaknya menemukan adanya kendaraan berplat merah yang digunakan untuk mobilisasi massa.

“Kami sudah laporkan temuan tersebut dan saat ini masih didalami Panwaslu Cianjur. Kami tidak ada guru yang bestatus pegawai negeri dalam acara, namun ada guru honorer yang terlibat di dalam kegiatan tersebut,” katanya.

Informasi dihimpun, ratusan guru di Cianjur hadiri agenda konsolidasi Partai Nasdem di Gedung Serbaguna Assakinah, Senin (5/3). Kehadiran mereka diduga karena adanya pesan berantai dan imbauan dari salah satu pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur.

Pesan tersebut bersumber dari Sekretaris Dinas Pendidikan yang diperkuat dengan adanya screenshoot kiriman pesan dari pejabat tersebut melalui whatsapp, dengan nama kontak Pak Sekdis.

Screenshoot itupun menyebar di media sosial, dengan tercantum rincian PGRI di Cianjur dan pengurus di tingkat kecamatan untuk mengirimkan anggotanya dalam acara kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Bahkan dijelaskan dalam pesan tersebut merupakan tembusan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, guru yang hadir dalam acara diberi dispensasi untuk tidak mengajar.

Namun hal tersebut dibantah Kepala Disdikbud Cianjur, Cecep Sobandi, dia mengatakan tidak tahu adanya pesan yang menyebar mengatasnamakan dinas. Dia pun tidak merasa memberikan instruksi agar guru menghadiri acara parpol tersebut.

“Saya tidak pernah mengeluarkan imbauan atau instruksi tersebut. Saya baru tahu setelah menyebar di medsos dan rekan wartawan. Pesan tersebut diduga berasal dari Sekretaris Dinas, namun posisinya tidak sebagai pejabat di Disdikbud melainkan sebagai pengurus PGRI,” katanya.

Sedangkan Ketua PGRI Cianjur, Jumati, mengatakan tidak tahu adanya edaran dan instruksi tersebut, dia menyayangkan adanya imbauan yang membawa atas nama PGRI Cianjur, meskipun untuk guru non-PNS.

“Memang pejabat Sekdis Pendidikan masuk dalam kepengurusan PGRI, posisinya di Wakil Ketua I. Tapi tetap harus ada pleno untuk satu kegiatan, tidak bisa begitu saja keluarkan instruksi. Apalagi saya juga tidak tahu itu ada instruksi keluar,” katanya.

Dia menambahkan, lingkungan pendidikan tidak seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam politik praktis, termasuk hadir dalam agenda partai politik. Pihaknya berencana untuk segera berkomunikasi dengan Sekretaris pendidikan dan kebudayaan terkait kondisi tersebut.(fok/ant)

Loading Facebook Comments ...
loading...