Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap RAPBDP Muarojambi Tahun 2018

0
SERUJAMBI.COM, Sengeti – Selasa (25/9/18), DPRD Kabupaten Muarojambi kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Utama Kantor DPRD Muarojambi. Paripurna kali ini beragenda pandangan umum fraksi fraksi terhadap penyampaian Nota Perubahan APBD Kabupaten Muarojambi tahun anggaran 2018.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Muarojambi, Hj Salmah Mahir, didampingi wakil Ketua Edison dan Amirudin serta dihadiri, Sekda Muarojambi, Fadhil Arif, para OPD dan Anggota DPRD Muarojambi.
Dari penyampian fraksi PKS dan Nasdem, PDIP, PAN, Demokrat, Golkar, PPP-Hanura, DPRD Kabupaten Muarojambi mengenai pandangan umum atas rancangan nota keuangan perubahan APBD tahun 2018, yang telah disampaikan oleh Bupati Muarojambi pada paripurna sebelumnya, Kedelapan Fraksi meminta agar proses APBDP ini dapat segera disahkan agar pembangunan dan perekonomian Kabupaten Muarojambi ke depannya bisa segera berjalan.
Seperti yang disampaikan oleh, Fraksi PKS dan Nasdem yang menginginkan APBD-P menjadi tolak ukur kemajuan dengan adanya peningkatan peningkatan PAD, di bidang pelayanan pendididikan, kesehatan, infrastruktur, dan revitalisasi pertanian serta ekonomi kerakyatan
“Akumulasi APBD Muarojambi yang meningkat sekitar 3% dari itu kami meminta Pemkab Muarojambi dapat memberikan penjelasan secarah rinci mengenai hal itu, kami juga menginginkan Rancangan APBD-P ini dapat segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang semestinnya, karena mengingat waktu, dan pembangunan di Kabupaten Muarojambi dapat segera berjalan dengan baik kedepannya,” ucap R. Fauzi dari fraksi PKS.
Fraksi PKS dan Nasdem juga menghimbau dan mengajak Pemkab Muarojambi untuk lebih serius dalam melakukan rasionalisai gaji PNS yang menyebabkan tergganggunya beberapa pembangunan infrastruktur di Muarojambi sehingga tidak berjalan secara efektif karena banyak terpangkas pengerjaannya, “Kami mengajak Pemkab Muarojambi untuk dapat berkomimen dalam memperbaiki PAD Kabupaten Muarojambi kedepan nya agar lebih meningkat,” sambungnya.
Sementara dari Fraksi Demokrat dan PDIP mengatakan PAD Muarojambi tahun 2018 sebelum perubahan dan setelah perubahan mengalami pertambahan sebesar 3,72 % namun disayangkan dari sektor retribusi mengalami penurunan sebesar 2,9% dan yang lain pendapatan yang sah menurun sebesar 9,15%.
“Kami menyarankan mengenai Belanja daerah ini, dapat dibahas bersama OPD bersama legeslatif terkai belanja daerah Sebelum perubahan setelah perubahan yang mengalami peningkatan 3,25% yang terdiri dari belanja langusung dan tidak langsung, kemudian pembiyaan daerah sebelum perubahan dan setelah perubahan yang tidak mengalami penambahan, kami harap bisa dibahas lebih lanjut dan juga dibahas didalam hering bersama OPD dan legeslatif,” ucap Siti Maimunah dan Juwairiah.
Selain itu, mengenai pengeluaran APBDP tahun 2018 ini mereka meminta agar Pemkab muarojambi ketika melakukan penyusunan RAPBD-P dapat berpedoman pada RPJMD Kabupaten Muarojambi, serta ia meminta untuk dibuatkan kesepakatan bersama antara legeslatif bersama Pemkab Muarojambi mengenai RAPBD-P yang nantinya harus berfokus di bidang pelayanan, kesehatan, infrstruktur, revitalisasi pertanian, dan pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan.
Lebih lanjut Fraksi Golkar juga mempertanyakan kenaikan dan penurunan APBD sebelum dan sesudah perubahan kepada Pemkab Muarojambi, agar bisa mengevaluasi kinerja dinas terkait untuk bisa meningkatkan kinerja mereka.
“Kami berharap pada saat hering nanti SKPD bisa menyerahkan secara lues dan mendalam rencana pembangunan mereka agar tidak menimbulkan permasalah dikemudian hari.” ungkap mereka. (don)
Loading Facebook Comments ...
loading...