Paslon Bupati Jualan Pemekaran Kerinci, Bukit Tengah Tak Terurus

0
pilkada
Ilustrasi. Foto: Istimewa
SERUJAMBI.COM, KERINCI-Lagi, upaya pemekaran Kerinci Hilir dijual Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Kerinci yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Kompak, ketiga calon yang maju di Pilkada Kerinci 2018 itu optimis, pemekaran Kerinci Hilir dapat terwujud. Pernyataan ketiganya disampaikan saat jumpa pers pendaftaran sebagai Balon bupati dan Wakil Bupati Kerinci di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci.
Bahkan, sang petahana, Adi Rozal, yang sebelumnya pernah berjanji akan melakukan pemekaran Kerinci Hilir kembali menggaungkan wacana itu. “Kita mendukung penuh pemekaran Kabupaten Kerinci, dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik,” kata dia mengulangi janji politiknya di 2013 lalu.
Hal senada juga disampaikan oleh Balon Bupati Kerinci, Monadi Murasman. Ia mengaku setuju dengan pemekaran itu, dan berjanji, jika terpilih akan memperjuangkan dan menganggarkan dana untuk  pelaksanaan pemekaran itu. “Sehingga tidak ada lagi pemotongan gaji PNS dan patungan beras untuk pemekaran Kerinci, karena sudah kita siapkan anggarannya,” janji dia.
Pernyataan Monadi ditambahkan oleh Balon Wakil Bupati Kerinci, Edison. Ia menyebutkan bahwa pemekaran Kabupaten Kerinci hanya bisa dilaksanakan oleh Monadi. Pasalnya, hanya Monadi yang dapat membebaskan dan bisa memanfaatkan ibu kota Pemerintah Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah. “Jika bukit tengah tidak selesai, sulit untuk pemekaran Kerinci. Hanya pak Monadi yang bisa melaksanakannya,” kata dia meyakinkan.
Tak hanya dua balon Bupati Kerinci dari Hulu saja, Balon Bupati dari Kerinci Hilir, Zainal Abidin, juga mengaku tetap akan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kerinci. Namun dalam pelaksanaannya, ia mengaku akan tetap mengacu dengan aturan yang berlaku. “Tapi sejauh ini tahapan pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan baik. Bahkan usulannya sudah sampai ke DPD dan DPR RI. Kini tinggal menunggu, karena tidak adalagi moratorium,”tutupnya.
Bukit Tengah Tak Terurus?
Kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci di Bukit Tengah terbengkalai, tak terurus. Bangunan yang dibangun sejak tahun 2011 itu, belum juga difungsikan oleh Pemkab Kerinci. Sebagian bangunan juga tampak sudah rusak, karena memang tak terawat dan diurus dengan baik.
Zufran, Kabag Hukum Kabupaten Kerinci menanggapi hal tersebut, dirinya menyampaikan bahwa pada tahun 2018 ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Kabupaten Kerinci baru akan mulai pindah ke perkantoran di Bukit Tengah. “2018 ini ada beberapa OPD yang akan pindah ke perkantoran Bukit Tengah,” kata Zufran, Kamis (11/1/2017) kemarin.
Dijelaskannya, sesuai dengan instruksi bupati, OPD yang bisa pindah ke Komplek Perkantoran Bukit Tengah adalah OPD yang telah mempunyai Sertifikat Tanah. “Jadi yang sudah mengantongi sertifikat tanah bisa pindah tahun ini juga, yang belum, bersabar dulu,” jelasnya.
Zufran juga membeberkan bahwa saat ini masih ada sejumlah kantor yang masih dilakukan pemeriksaan oleh BPK, untuk dilakukan penilaian. Dalam pemeriksaan tersebut, terdapat permasalahan, sehingga akan dilanjutkan pembangunan dan penempatannya setelah pemeriksaan itu selesai.
“Dengan adanya penilaian tersebut, kita mengetahui ukuran dan biaya yang dibutuhkan. Dari nilai itu lah, kita mengetahui berapa nilai bangunan, sehingga bisa dimasukkan di tahun anggaran berikutnya,” kata Zufran.
Menanggapi isu pemerintah daerah melakukan pembiaran kawasan perkantoran di Bukit Tengah. Ia menegaskan, bahwa itu salah. Pasalnya, kantor yang tidak bisa dimanfaatkan tersebut merupakan yang masih tersangkut kasus. “Kemarin sudah kita anggarkan di APBD Perubahan untuk penambahan pembangunan di luar kantor, seperti pagar, kemudian halaman untuk upacara di pasang konblok, tapi karena masih ada pemeriksaan, kita tunda. Jadi tidak benar ada penelantaran itu,” tandasnya.(rzi/clp)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: