Pembahasan RAPBD Tarik Ulur, Musri: Dewan Harus Ingat OTT KPK

0
OTT KPK Jambi
Ilustrasi (Anung W/Seru Jambi)
SERUJAMBI.COM, Jambi – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 di beberapa daerah, masih berlangsung alot dan terkesan tarik ulur di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Terkait ini, seorang praktisi hukum Jambi, Musri Nauli, mengingatkan agar seluruh anggota dewan di tiap tingkat pemerintahan daerah, menjadikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jambi November 2017 lalu, sebagai alarm peringatan yang keras.
Artinya, OTT terhadap anggota dewan dan beberapa pejabat tinggi Pemprov Jambi tersebut, harus dianggap sebagai momen perubahan pada sistem pembahasan RAPBD di gedung dewan.
Apalagi jika RAPBD yang disusun pemerintah daerah sudah memuat unsur pembangunan dan sesuai aturan, maka tidak ada lagi alasan bagi anggota dewan mempersulit pengesahan RAPBD.
“Intinya begini, kalau RAPBD sudah sesuai, pemda tak perlu takut. Kalau tak disahkan, kembalikan ke APBD tahun lalu. Yang penting jangan sampai ada OTT lagi gara-gara RAPBD ini,” jabar Musri yang kini tengah menyusun buku soal adat Jambi ini, lagi.
Ditanya soal dugaan masih ada beberapa oknum anggota dewan yang nekat “bermain” di wilayah pembahasan RAPBD ini, Musri mengganggap itu biasa.
“Orang kebanyakan seperti itu, berani sebelum berdiri di balik jeruji besi. Sudah-sudahlah, mari kita kembali ke jalan yang lurus, jadikan OTT KPK kemarin sebagain efek jera,” tutupnya.
Untuk diketahui, sejak bulan Oktober 2018 lalu, pembahasan RAPBD di beberapa daerah berlangsung alot dan tarik ulur. Misalnya di Kabupaten Tebo, Sarolangun dan Merangin.
Di Kabupaten Tebo, dewan menahan pengesahan RAPBD dengan alasan pembangunan yang tertuang dalam rencana itu tidak merata.(Baca: Golkar Kelola APBD Sendiri, 6 Fraksi DPRD Tebo Buka-bukaan).
Kisruh RAPBD Tebo bahkan sampai aksi penonaktifan Sekwan Tebo dan penyegelan ruang Sekwan Tebo.(Baca: Breaking News! 6 Fraksi Dewan Tebo Segel Ruang Sekwan).
Lalu di Sarolangun, pembahasan RAPBD baru sampai tahap penyamapaian buku KUA PPAS. Malah belum ada pembahasan sama sekali oleh dewan.(Baca: Paripurna RAPBD Sarolangun 2019 Lagi-lagi Batal).
Terakhir di Merangin. Hingga pukul 23.12 WIB, Rabu 7 November 2018 ini, pembahasan RAPBD Merangin masih berlangsung di ruang rapag paripurna gedung dewan, Pematang Kandis, Bangko. Terdengar suara tertawa banyak orang dari dalam.
Namun Bupati Merangin Al Haris hingga kini belum keluar dari ruang berpintu kaca itu. Padahal, diketahui bahwa rapat pembahasan ini sudah diikutinya sejak pagi Rabu.(tim)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: