Perkara Jedun dan kegagalan penegakan hukum

0
Anang Iskandar
Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH.
Ka BNN 2012 – 2015
Kabareskrim 2015 – 2016
Dosen FH Universitas Trisakti
SERUJAMBI.COM – Perkara yang melilit Jenniver Dunn hingga tiga kali sebagai tersangka penyalah guna narkotika namun malang baginya tidak seindah yang dialami Tio pakusadewo dan Ridho Rhoma yang akhirnya mendapatkan hukuman rehabilitasi meskipun TIo dan Ridho juga merasakan hotel “pordeo” yang mestinya tidak perlu terjadi, apabila penegak hukum memahami tujuan dibuatnya UU narkotika sebagai petunjuk arah kemana muara dari penegakan hukum terhadap perkara penyalahgunaan narkotika
Apa tujuan penegakan hukum terhadap penyalah guna dapat di baca dalam pasal 4 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Intinya penyalah guna dijamin mendapatkan rehabilitasi, kalau sudah menjadi pecandu justru wajib hukumnya direhabilitasi (pasal 54) kalau pengedar harus di “berantas” sampai keakar akarnya.
Penyalah guna itu embrio pecandu narkotika, oleh karena itu penyalah guna di jamin direhabilitasi sebagai hukuman meskipun diancam dengan hukuman pidana.
Jedun dan jedun lainnya dalam kaca mata seorang ahli kesehatan jiwa adalah pasien pengidap sakit adiksi kronis, tidak akan sembuh kalau diterapi dengan hukuman penjara, sayangnya penegak hukum “ngotot” ingin membuat jera dengan cara menahan dan memenjarakan agar kapok . Cara pandang yang berbeda inilah yang membuat jedun dan jedun lainnya babak belur mengikuti proses criminal yang bermuara di Lapas, yang seharusnya berdasarkan UU no 35 tahun 2008 tentang narkotika muaranya di lembaga rehabilitasi.
Padahal UU narkotika kita sudah mengintegrasikan cara pandang ini dengan menyatakan ; hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2) demikian pula masa pemempatan dilembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
Penegak hukum pun diberi kewenangan berdasarka turunan UU narkotika yaitu pada pasal 13 PP 25 tahun 2011 dimana penyidik, penuntut umum, hakim diberi kewenangan menempatkan penyalah guna ke lembaga rehabilitasi dengan rekomendasi dokter yang ditunjuk, demikian pula ada PERBER tahun 2014 yang juga bisa dipedomani sebelum menempatkan ke lembaga rehabilitasi. Khusus hakim diberi senjata pamungkas berupa kewenangan memutus perkara penyalahgunaan narkotika, baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah hukumannya rehabilitasi. Hukuman tehabilitasi ini sifatnya wajib lho.
Oleh karena itu kalau ada perkara penyalah guna yang dihukum penjara dan bermuara di lapas berarti kegagalan penegakan hukum, khususnya tentang penerapan hukum, upaya paksa dan penghukuman terhadap penyalah guna (pasal 127) karena UU narkotika menjamin penyalah guna untuk direhabilitasi (pasal 4). ingat, ini adalah amanat tertulis dalam tujuan dibuatnya UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Kegagalan penegakan hukum terhadap penyalah guna dengan memenjarakan penyalah guna dapat dilihat dari perkara jenniver dunn (jedun) artis indonesia yang sudah 3 kali berurusan dengan penegak hukum narkotika, kasus pertama terjadi tahun 2005, gara gara kepemilikan 1 linting ganja jedun masuk penjara untuk pertama kali, kegagalan kali pertama menghentikan sakit adiksi karena salah terapi dengan hukuman penjara, menyebabkan jedun tidak sembuh / pulih, malah kambuh lagi.
Kedua tahun 2009 pada acara pesta narkotika dirumah temennya dengan kepemilikan 1 paket sabu dengan alat hisapnya diganjar 4 tahun penjara. Penjara kedua ini juga gagal menghentikan penyakit adiksi yang diderita jedun, karena salah terapi lagi sehingga kambuh / relaps lagi untuk ketiga kalinya.
Ketiga tahun 2018 pada awal tahun jedun ditangkap aparat karena kepemilikan narkotika bagi diri sendiri diganjar 8 bulan penjara. Ini juga salah terapi lagi. Saya bukan ahli ramal, tapi saya bisa memperkirakan setelah keluar dari lapas kalau tidak di rehabilitasi jedun akan tertangkap lagi untuk ke empat kalinya.
Kesemua perkara jedun di vonis penjara dan ditahan selama proses penyidikan penuntutan dan peradilan. Ini beda jauh dengan Perkara TIo dan Ridho meskipun amar putusannya sama bunyinya.
Jerakah jedun, kapokkah dia ketika dihukum penjara. Jawabannya tidak, karena dia sakit adiksi dengan ketergantungan kronis tidak pernah mendapatkan terapi untuk sakitnya karena lapas tidak memiliki fungsi rehab. Jadi wajar kalau selama dan setelah dipenjara mengulangi lagi atau kambuh, bahasa kesehatannya relaps tapi dimata penegak hukum ini namanya residivis harus dihukum lebih berat.
Ada contoh keberhasilan penegakan hukum yang bermuara di lembaga rehabilitasi. ingat kasus Sammy Simorangkir vonis hakim berakhir di lembaga rehabilitasi milik BNN di Lido, Tessy juga mendapatkan vonis rehabilitasi dilaksanakan dilembaga rehabilitasi jakarta timur milik swasta, keduanya sukses lepas dari pengaruh narkotika ketika kembali ke masyarakat.
Dampak penegakan hukum dengan menahan dan memenjarakan jedun dan jedun lainnya bisa kemana2 dan itu kita rasakan hari ini antara lain ;
1. Lapas over load dengan segala tetek bengek permasalahannya
2. Menjadi sumber enerji bagi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika makin lama permasalahan makin besar.
3. Negara menghasilan generasi hipies / generasi adiksi / generasi linglung setelah keluar dari penjara
4. Biaya menghukum jadi mubadir mestinya dapat di gunakan biaya menyembuhkan.
5. Keluarga penyalah guna babak belur mengikuti proses penegakan hukumnya.
6. Mematikan usaha masarakat untuk menyembuhkan keluarga yang sakit adiksi secara mandiri dan usaha pemerintah melalui program wajib lapor untuk menyembuhkan penyalah guna (mending kalau ditangkap penyidik terus di rehabilitasi kalau ditahan dulu berabe deh )
Oleh karenanya penegakan hukum harus kompak jangan “silih genje” mengarahkan penegakan hukum sesuai UU no 35 tentang narkotika dengan mengawasi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memastikan penyalah guna ditempatkan dilembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan serta divonis rehabilitasi. Supaya penyalah guna seperti Jedun dan jedun lainnya tidak diperlakukan sebagai pengedar tapi diperlakukan sebagai tersangka sakit adiksi kronis yang membutuhkan rehabilitasi.
Terhadap pengedarnya harus keras, sidik tuntut dengan tindak pidana pencucian uang nya, putus jaringan komunikasinya.
#stopnarkoba
#stopvonispenjara
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: