PT Abun Sendi dan PT Dirgantara Yudha Artha Terkesan Kebal Hukum

0
SERUJAMBI.COM, Jambi – PT Abun Sendi selaku subkontraktor untuk proyek perluasan runway Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi terkesan kebal hukum. Pasalnya, selain berani menyuplai timbunan tanah ilegal alias bodong karena tidak memiliki izin galian C. PT Abun Sendi juga diduga mengangkangi pasal 87
ayat (3) Perpres nomor 54 tahun 2010 dengan perubahan terakhir Perpres nomor 4 tahun 2015.
Hal ini diungkapkan oleh Aktivis Anti Korupsi Provinsi Jambi, Jamhuri saat dibincangi Serujambi.com, Jumat (4/5/2018).
“Dalam Perpres ini tanah urukan untuk perpanjangan runway itu harus dilakukan uji laboratorium,” ujar Jamhuri.
“Dari mereka berani melakukan penimbunan dengan material tanah ilegal saja itu sudah menyalahi aturan. Dari situ saja sudah terindikasi penyimpangan. Jadi PT Abun Sendi ini terkesan kebal hukum,” imbuh Jamhuri.
Bahkan tidak hanya PT Abun Sendi selaku subkontraktor, pemenang tender proyek PT Dirgantara Yudha Artha juga dinilai kebal terhadap hukum.
“Oknum Projects Implementation Unit atau PIU, Pelaksana kegiatan dan serta Konsultan pengawas semua terindikasi melakukan kongkalikong. Ini sudah konspirasi,” jelas Jamhuri.
Sebagai aktivis, sambung Jamhuri, dia meminta aparat penegak hukum untuk segera menelisik persengkokolan ini.
BACA JUGA: PT Abun Sendi Suplai Material Tanah Ilegal ke Proyek Pembangunan Bandara
“Laporannya insya Allah dalam waktu dekat kita masukkan. Ini harus terus dikawal karena proyek itu menyangkut nyawa manusia, jika banyak penyimpangan bayangkan pesawat yang sedang landing tiba-tiba tanahnya amblas,” ujar Jamhuri.
Sementara itu, Kabid Pertambangan Minerba Dinas ESDM Provinsi Jambi, Ipan mengatakan, pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi teknis perizinan galian C untuk tanah yang dikeruk di kawasan Mestong Kabupaten Muaro Jambi oleh PT Abun Sendi.
“Karena ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi oleh PT Abun Sendi. Maka pihak kita (D-ESDM) tidak memberikan rekomendasi teknis ke Dinas PTSP,” ujar Ipan.
Selain itu, berdasarkan UU 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Permen ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara perizinan dan pelaporan.
“Dalam UU ini menegaska selama proses perizinan berlangsung tidak boleh ada kegiatan apapun di area yang dimohon,” ungkap Ipan.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan PT Abun Sendi tidak dapat dikonfirmasi, begitu juga PT Dirgantara Yudha Artha. Nomor sambungan telpon serujambi.com beberapa kali ditolak dan pesan singkat yang dilayangkan sama sekali tidak direspon.
Untuk diketahui PT Dirgantara Yudha Artha memenangkan tender proyek pembangunan bandara STS Jambi dari PT Angkasa Pura II. Nilai pagu proyek ini sebesar Rp 101 Miliar. Sedangkan PT Abun Sendi kebagian ‘kue’ sebesar Rp 2,7 miliar.(hry)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: