Radikalisme di PTN, SAH Minta Pemerintah Melakukan Fungsi Pembinaan

0
SERUJAMBI.COM – Sinyalemen yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang 7 PTN yang terpapar dalam radikalisme ditanggapi hati – hati oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.
Menurut pria yang akrab disapa SAH tersebut pemerintah perlu meluruskan informasi tersebut, karena Menristekdikti sendiri mengatakan informasi yang disampaikan BNPT merupakan data lama yang telah disikapi oleh institusi kampus secara persuasif.
Berbicara di sela-sela kunjungan aspirasi DPRnya di daerah pemilihan Provinsi Jambi, Anggota Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan dalam hal ini pihaknya mendukung pemerintah melalui kampus masing-masing mengedepankan aspek pembinaan terhadap dosen, mahasiswa maupun pegawai yang terpapar ideologi radikal tersebut.
“Saya pikir aspek pembinaan perlu dikedepankan dalam menyikapi ini, sehingga ada proses dialog, proses  komunikasi hingga proses penyadaran dari pemerintah kepada mereka yang dinilai terkena faham tersebut,” ujarnya.
Karena menurutnya jangan sampai tindakan yang diambil pemerintah justru menimbulkan gejolak di kampus, dan memberi teror baru di dunia pendidikan Indonesia.
Selain itu SAH juga meminta ada indikator yang bisa dijadikan acuan dalam menilai ideologi radikal di kampus, jangan hal ini menjadi pintu masuk pengekangan gerakan dakwah di kalangan mahasiswa dan kampus.
“Di DPR kita mengharapkan ada penjelasan tentang indikator yang dipakai pemerintah untuk melabeli aksi suatu personal atau komunitas yang telah terpapar ideologi radikal, jangan karena pakaian seperti cadar dan jilbab ataupun jenggot, mahasiswa dituduh radikal, karena yang namanya ideologi itu ada dalam pemikiran, bukan pada tindakan dan tata cara berpenampilan,” tegasnya.
“Karena DPR ingin melindungi dunia kampus dari labelisasi radikal yang dangkal serta tendensius terhadap gerakan dakwah,” tandasnya.(*/hry)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: