Reklamasi Lahan Bekas PETI, Materi Penyuluhan Dosen Pertanian Unja

0
Tim pengabdian dosen Pertanian Unja saat berdiskusi dengan masyarakat.
Lokasi: Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin
Tim:
– Ketua (Ir. Elwamendri, M.Si)
– Anggota (Zakky Fathoni, Sp, M.Sc; Aulia Farida, M.Si; Gina Fauzia, Sp, M.Si)

Desa Baru Pangkalan Jambu, merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dalam beberapa tahun belakangan, maraknya aktivitas pertambangan Illegal yang dilakukan di Kecamatan Pangkalan Jambu sungguh sangat mengkhawatirkan. Kegiatan pertambangan yang dulu dilakukan secara tradisional sekarang telah dilakukan dengan mengunakan alat berat.
Memang, kegiatan ini jika dinilai dari segi ekonomi mendatangkan keuntungan besar bagi Pelaku Pertambangan, tapi mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian. Jika dulu kawasan ini merupakan areal persawahan dan salah satu daerah Lumbung padi di Kabupaten Merangin, kini lahan yang ada ditutupi lumpur dan material hasil pengolahan PETI.
Dampak PETI juga menyebabkan pendangkalan daerah aliran sungai di daerah Pangkalan Jambu. Padahal, sungai yang ada mengalirkan air ke beberapa desa di daerah itu. Dampak terparah dan nyata adalah ancaman banjir.
Tim pengabdian Dosen Unja Pertanian disambut Bupati Merangin Al Haris.
Tim pengabdian Dosen Unja Pertanian disambut Bupati Merangin Al Haris.
Alat berat dengan jenis eksavator yang didatangkan ke Pangkalan Jambu, telah membius masyarakat dengan pola pikir mengubah ekonomi secara instan.
Aktivitas pertambangan ini telah berjalan selama 4 tahun terhitung dari tahun 2012. Kian hari luasan lahan yang akan dijadikan pertambangan semakin menyempit sehingga para pemilik alat berat kehilangan akal dalam mencari areal pertambangan baru.
Buntutnya, mereka mulai memasuki kawasan hulu sungai Pangkalan Jambu yang berhulu di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) -yang merupakan salah satu Taman Nasional terbesar di Sumatera dan berdampingan Langsung dengan Kawasan Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu, dan merupakan Desa yang berdampingan langsung-.
Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, upaya diversifikasi lapangan pekerjaan secara simultan, perlu diiringi dengan berbagai program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. Perlu pula penyediaan dukungan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintahan dan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dalam pembangunan perdesaan di tingkat lokal, dan penguatan keterkaitan kota dan desa serta sektor pertanian dengan industri dan jasa penunjangnya.
Puncak dari kegiatan ekpansi PETI terjadi pada 3 Maret 2015 di kawasan yang berdampingan dengan Hutan Adat. menanggapi dan menyadari bahwa kawasan Hutan Adat Desa Baru sudah terancam dari kegiatan Pertambangan, masyarakat desa memberikan teguran kepada pelaku agar keluar dari kawasan hutan adat. Namun tindakan itu tidak dipedulikan dan aktivitas terus dilakukan.
Tradisi berdoa turun padang sebelum bercocok tanam.
Tradisi berdoa turun padang sebelum bercocok tanam.
Kesabaran sebagian besar masyarakat tidak dapat dibendung lagi. Masyarakat secara spontan bergerak ke lokasi pertambangan, dan mengusir pelaku dari lokasi tambang. Apa yang dilakukan masyarakat adalah demi menyelamatkan Kawasan Hutan Adat mereka. Hal seperti ini juga secara tidak langsung menjadi benteng untuk mempertahankan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Sebelat.
Masyarakat menyadari, Desa Pangkalan Jambu merupakan desa terakhir di wilayah hulu. Jika ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan ekspansi PETI terhadap kawasan hutan di wilayah hulu akan semakin gencar dilakukan oleh beberapa oknum kelas menengah atas yang memiliki alat berat dan membekingi kegiatan Pertambangan tanpa Izin (PETI) tersebut.
Salah satu upaya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait lahan bekas pertambangan tanpa izin adalah, melakukan pemanfaatan lahan untuk dapat kembali menjadi lahan pertanian. Hal ini membutuhkan usaha yang berkesinambungan sehingga masyarakat di Desa Baru Pangkalan Jambu mampu dan percaya dengan lahan bekas kegiatan pertambangan tersebut dapat menjadi lahan pertanian.
Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang dapat dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Jambi adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai reklamasi lahan bekas PETI.
Penyuluhan yang lebih menitikberatkan pada pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan motivasi masyarakat desa untuk kembali menjadikan daerah Desa Baru menjadi lumbung padi bagi Kabupaten Merangin.
Kegiatan Penyuluhan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian yang diketuai oleh Ir. Elwamendri, M.Si bersama dengan anggota tim Zakky Fathoni, SP, M.Sc; Aulia Farida SP, M.Si dan Gina Fauzia, SP, M.Si.
Pada tanggal 22-24 Juni 2018, tim pengabdian masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Jambi mendatangi Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin. Kedatangan tim bertujuan untuk berdiskusi bersama perangkat desa termasuk tokoh-tokoh masyarakat terkait reklamasi lahan bekas PETI. Kegiatan diskusi tersebut dipandu oleh ketua tim pengabdian masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
Pada saat diskusi berlangsung, tim menggali informasi yang dihadapi oleh masyarakat setempat terkait lahan-lahan yang telah dimanfaatkan dan dieksploitasi kandungan emasnya.
Masyarakat Desa Baru Pangkalan Jambu sangat mengharapkan lahan-lahan mereka dapat kembali menjadi lahan pertanian dengan menanam padi kembali. Di sini, tim juga mendapat informasi lainnya terkait potensi dan permasalahan desa, sehingga tim menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Baru Pangkalan Jambu membutuhkan pendampingan terkait keberlangsungan kesejahteraan masyarakat Desa setempat.
Lahan eks PETI yang belum diolah kembali menjadi persawahan.
Lahan eks PETI yang belum diolah kembali menjadi persawahan.
Tim pengabdian juga membuka wacana dalam pengaktifan kelompok tani padi sawah dan kelompok pengelola hutan adat. Desa Baru Pangkalan Jambu yang memiliki lahan yang cukup subur dari kegiatan PETI juga memiliki sumber daya lainnya, yakni hutan adat. Hutan ini merupakan salah satu sumberdaya yang potensial bagi desa. Keberadaan hutan adat menjadi salah satu sumber potensial pendapatan bagi masyarakat desa. Hal ini tentu menjadi pandangan baru bagi masyarakat.
Tim pengabdian menginisiasikan pemanfaatan hutan adat menjadi salah satu tempat wisata di Kabupaten Merangin. Dalam hal ini, langkah awal yang dapat dilakukan tim adalah pembentukan dan pengesahan pengelola hutan adat. Tim juga mengidentifikasi potensi yang ada di hutan adat termasuk sarana dan prasarananya.
Kegiatan yang juga dilakukan oleh Tim Pengabdian adalah menyusun perencanaan dan perhitungan biaya reklamasi lahan. biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan adalah sebesar Rp 20 juta per hektar. Untuk budidaya tanaman padi akan didorong dari indeks pertanaman 100 (IP 100) menjadi indeks pertanaman 200 (IP 200). Ini bertujuan agar warga yang tergabung dalam kelompok tani dapat menikmati peningkatan penghasilan dari peningkatan indeks pertanaman tersebut. Selain itu, hal ini dapat menjadi salah satu usaha yang akan dikembangkan dalam BUMDes Baru Pangkalan Jambu.
Fakta yang ada, bahwa untuk kembali mengembangkan usaha tani padi pada lahan bekas PETI tidak harus menunggu sampai puluhan tahun. Hal ini terbukti bahwa sudah 47 hektar lahan sawah yang telah kembali digarap menjadi lahan persawahan. Dengan kandungan unsur hara yang bagus, maka memungkinkan hasil produksi yang lebih maksimal dengan didukung penggunaan input yang baik.
Selain sosialisasi biaya reklamasi, tim juga berdiskusi dalam pembentukan dan pengaktifan kembali BUMDes. Ini menjadi bahan diskusi yang hangat. Respon dari masyarakat sangat positif dalam pengaktifan kembali BUMDes. Tujuan utama tim menginisiasi tentang BUMDes adalah untuk menjadikan Desa Baru pangkalan jambu menjadi desa yang mandiri.
Ada beberapa kegiatan yang telah tim rencanakan untuk pengembangan BUMDes, salah satunya penangkaran benih. Sistem budidaya sawah didorong menjadi IP 200, sehingga ini dapat mendukung usaha penangkaran benih. Pengaktifan BUMDes didukung oleh Surat Keputusan Kepala Desa.
Inisiasi pembentukan BUMDes bertujuan untuk kemandirian desa, karena desa akan mengelola beberapa unit usaha. Pembentukan BUMDes ini akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Apalagi, setelah dilakukan beberapa kali diskusi dengan perangkat desa dan masyarakat, maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Desa nomor 15 tanggal 05 Juni 2018. BUMDes ini diketahui Mukhtarudin, sekretaris Ahmad dan bendahara Siti Saipul dengan anggota sebanyak 25 orang.
Inisiasi usaha yang akan dilakukan oleh BUMDes masih sampai pada pembentukan kelompok yang dapat dilakukan oleh tim pengabdian, sehingga untuk tahun berikutnya, tim berencana akan melakukan lanjutan pengabdian ini.(***)

KLIK DI SINI BACA OPINI-OPINI LAIN

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: