Terkait Konflik Antara Warga dan Perusahaan, Kades Pemayungan Sebut Pemkab Tebo Tidak Berpihak Kepada Masyarakat

0
Syaharudin, Kepala Desa Pemayungan.
Syaharudin, Kepala Desa Pemayungan. Foto: Riance/Serujambi.com
SERUJAMBI.COM, Tebo – Kepala Desa Pemayungan Kecamatan Sumay, Syaharudin mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo tidak berpihak kepada masyarakat terkait konflik Antara Warga dan Perusahan Perkebunan di Tebo.

BACA JUGA : Sial! Ngelapor Kehilangan Motor, Mantan Sopir PT Asiatic Malah Ditangkap

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Oleh PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan Wanamukti Wisesa di Aula Bapeda Kabupaten Tebo, Kamis (8/11/2018) kemarin.
“Pemkab Tebo yang hadir di acara ni tidak ada yang netral, dan tidak serius dalam mengatasi konflik yang terjadi sekarang ini,”ujarnya kepada serujambi.com, dikatakannya lagi dirinya menilai pihak PT LAJ dan PT Wanamukti Wisesa mencoba mengaburkan persoalan konflik yang terjadi di lapangan melalui forum Focus Group Discusion (FGD) yang sengaja digelar oleh pihak perusahaan.
“Dulu di FGD di Polres Tebo pihak perusahaan sepakat yang dibawah memiliki lahan dibawah 10 hektar akan dibina, tapi pada kenyataannya dilapangan yang lahan 2 hektarpun mereka gusur,”tuturnya lagi.
Tidak hanya itu saja, Syaharudin juga menceritakan kronologis dan fakta-fakta dan permintaan bukti-bukti dasar perusahaan beraktivitas di Desa Pemayungan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
“Sejak tahun 2010, masyarakat kami mulai diresahkan oleh kehadiran perusahaan PT. Alam Bukit Tigapuluh (ABT), PT. WanaMukti Wisesa (WMW) dan PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) di Desa Pemayungan. Ini terjadi lantaran klaim izin konsesi perusahaan itu di wilayah Desa Pemayungan berdampak pada lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Tanpa mereka sadari, banyak lahan masyarakat petani masuk dalam klaim izin konsesi perusahaan itu,”jelasnya lagi.
Sementara itu Widiarsono, General Manager Government Relationship PT LAJ, membantah tudingan kades pemayungan tersebut, dikatakannya bahwa mereka tetap konsisten dengan kebijakan perusahaan terkait yang dibawah 10 hektar dibina oleh perusahaan.
“Sampai sekarang kita tetap konsisten dengan kebijakann itu, jika masyarakat yang dibawah 10 hektar menyerahkan kepada masyarakat untuk dikelola itu berbeda,”ujarnya kepada serujambi.com, dikatakannya semua masyarakat yang tinggal dikawasan dan memiliki kebun produktif dibawah 10 hektar itu akan dibina oleh perusahaan mereka.
“Terlepas apakah itu pribumi atau masyarakat perambah, asalkan mereka tinggal dan hidup dalam kawasan Perusahaan akan kita bina dan lindungi, tapi beda jika kebun itu dimiliki oleh orang yang tinggal diluar kawasan,”tegasnya.
Mengenai desa pemayungan dirinya menyebutkan bahwa desa tersebut adalah desa yang sudah di inklab berdasarkan keputusan menteri kehutanan ditahun 1998 dengan luas kurang lebih 2300 hektar.

BACA JUGA : Polda Jambi Ciduk PSK dan Mucikari Online di Hotel Fortuna

“Pada saat SK Menteri kehutanan itu dibuat tahun 1998, jumlah Kepala Keluarga (KK) disana (Desa Pemayungan -red) hanya 50 KK, sekarang sudah bertambah begitu banyak, yang terjadi sekarang adalah warga pemayungan keluar dari inklap pemayungan masuk kedalam kawasan Hutan Produksi yang notabene itu adalah kawasan hutan,”pungkasnya.(ian)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: