Zumi Zola Simak Putusan Hakim Sambil Sibuk Menulis

0
zola
Sidang vonis Zumi Zola di Pengadilan Tipikor, Kamis (6/12/2018) Foto: Faiq Hidayat-detikcom
SERUJAMBI.COM, Jakarta – Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola memperhatikan pertimbangan putusan dengan menulis catatan di buku kecil. Zumi Zola tampak sibuk menulis menyimak putusan yang dibacakan hakim.
BACA JUGA: Sidang Vonis Zumi Zola Dimulai
Dilansir Detikcom di ruang sidang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (6/12/2018). Zumi yang duduk di kursi terdakwa membawa buku kecil dan pulpen.
Saat hakim membacakan uang tabungan yang terdapat nota pembelaan, Zumi mencatatnya di dalam buku.
“Terdakwa memohon uang yang berada di brankas untuk dikembalikan karena uang tersebut tidak terkait perkara ini. Uang tersebut berasal saat kuliah dan masih bekerja sebagai artis,” ujar hakim.
Atas uang tersebut, hakim menyatakan Zumi dan kuasa hukumnya tidak mengajukan barang bukti. Kuasa hukum juga sudah mengajukan duplik secara lisan dan jaksa sudah menyatakan duplik secara lisan.
“Mendengarkan nota pembelaan, menimbang kuasa hukum dan terdakwa tidak mengajukan barang bukti, jaksa sudah mengajukan dan penasihan hukum mengajukan duplik secara lisan pada pokok pembelaan,” kata Yanto.
Saat ini hakim anggota Saifudin Zuhri sedang membacakan pertimbangan yang ditertuang berkas perkara. Zumi terus menulis catatan dibuku saat hakim membaca berkas tersebut.
Zumi Zola sebelumnya dituntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Zumi dianggap jaksa terbukti menerima gratifikasi serta memberi suap.
Praktik gratifikasi dilakukan selama Zumi menjabat sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021. Besaran gratifikasi adalah Rp 37.477.000.000, USD 183.300, SGD 100.000 dan satu unit Toyota Alphard. Gratifikasi itu diterima dari para rekanan atau pengusaha.
BACA JUGA: Alam: Tim KPK Harus Turun ke Tungkal, Dalami Kasus Pipanisasi Tanjabbar
Selain itu, Zumi diyakini jaksa memberikan suap Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018. (esa)
Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: