16 Pengacara Jambi Kawal Gugatan ke PDAM, YLKI: Pagi Ini Sidang Perdana

0
pdam
PDAM Tirta Mayang Jambi. Istimewa

Seru Jambi, Jambi – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, pagi ini, Kamis (17/1/2019), akan sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, agenda gugatan terhadap PDAM Tirta Mayang terkait kenaikan tarif yang mencapai 100 persen. 16 pengacara mengawal YLKI dalam membela hak warga Kota Jambi yang diciderai PDAM.

Baca Juga : Masalah Kenaikan Tarif Air, Nasir: Berhentikan Dirut PDAM

Ketua YLKI Jambi, Ibnu Kholdun, kepada Serujambi.com menyampaikan, gugatan perbuatan melawan hukum ini termasuk dalam ranah class action. Yakni, gugatan publik karena PDAM dinilai telah merugikan warga Kota Jambi sebagai konsumen PDAM Tirta Mayang (PDAM TM).

“Masyarakat sangat dirugikan dengan kenaikan tarif 100 persen oleh PDAM. Kita menduga ada perbuatan melawan hukum atas kebijakan PDAM ini,” tegas Ibnu Kholdun, Kamis (17/1/2019).

Baca Juga : Warga Kota Jambi Dukung YLKI Gugat PDAM TM, Terkait Kenaikan Tarif 100 Persen

“Gugatan kita dikawal 16 pengacara. Sebenarnya kalau dihimpun lebih banyak lagi, soalnya mereka (pengacara, red) kan konsumen PDAM yang dirugikan juga,” sambungnya.

Ditambahkan, PDAM tidak punya dasar menaikkan tarif hingga 100 persen. Apalagi, tidak ada aturan di atasnya yang mengatur perihal kenaikan tarif 100 persen itu.

Baca Juga : Tarif PDAM Naik, Masyarakat Berang

“Harusnya kan ada payung hukum dari atas ke bawah. Misal dari Permendagri hingga Perwal, ini yang kita gugat, perbuatan melawan hukum oleh PDAM,” tutupnya.

Diduga Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

Selain pengacara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jambi juga kompak mendukung YLKI dalam menggugat PDAM TM.

Seorang aktivis Jambi, Jamhuri, menegaskan, PDAM TM sudah menciderai hati masyarakat Kota Jambi. Kebijakan menaikkan tarif 100 persen, sangat merugikan masyarakat yang juga konsumen PDAM.

Ia bahkan menduga ada praktek abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan pada kebijakan PDAM TM ini.

“Ini abuse of power, demi melindungi kegagalan manajemen PDAM, masyarakat yang dikorbankan. Bahkan mereka berani melanggar aturan amanat permendagri 71 itu, dengan memasang tarif lebih dari 7 persen. Artinya unsur melawan hukum sudah terpenuhi,” tegas Jamhuri.

Selain itu, Jamhuri mengatakan jika pihak PDAM berdalil dengan Permendagri nomor 71, ia berharap agar Direksi PDAM belajar cara membaca peraturan.

“Kalau tidak mengerti hukum gak usah ngomong hukum. Dia kan urusannya ekonomi, manajemen ekonomi, jadi jangan sok cerita hukum,” tegasnya.

Baca Juga : YLKI Ajak Warga Isi Petisi Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirta

“Sekarang silahan saja mereka beragumen dengan cara apapun, kita tunggu di pengadilan. Kita tunggu argumennya bisa diterima atau tidak sama majelis hakim,” tambahnya.

Jamhuri juga menegaskan agar PDAM dihukum atas kebijakan yang merugikan masyarakat Kota Jambi, serta menurunkan tarif PDAM sesuai tarif yang telah ditentukan.(cr07)

Loading Facebook Comments ...
loading...