19 Ranperda Diusulkan, 4 Inisiatif Dewan 15 Usulan Pemkab Muarojambi

0
Paripurna
DPRD Muarojambi menggelar Paripurna Penyampaian Secara Resmi 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Muarojambi. Foto: Doni/Serujambi.com

Seru Jambi, Sengeti – Senin (14/1/2019), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi menggelar Paripurna Penyampaian Secara Resmi 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Muarojambi.

BACA JUGA: Kepres Belum Ditanda Tangani Jokowi, SK Pemberhentian Zumi Zola Terhambat

Diketahui dari 19 Ranperda tersebut, 4 diantaranya merupakan Ranperda Inisiatif Dewan dan 15 Ranperda yang diusulkan pihak eksekutif. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Muarojambi, Salma Mahir yang didampingi Wakil Ketua I, Edison dan Wakil Ketua II, Amirudin SAg.

Paripurna ini juga dihadiri Wakil Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno dan unsur Forkompinda serta para kepala OPD di lingkup Pemkab Muarojambi serta para anggota DPRD Muarojambi.

Penyampaian secara resmi empat Ranperda inisiatif dewan itu, disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Rudianto SP.

“Empat Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Penanaman Modal, Ranperda tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan, Ranperda tentang Pendidikan Agama Islam dan Ranperda tentang Tata Niaga Perkebunan Sawit dan Karet,” sampai Rudianto.

Dijelaskan Rudianto, penyampaian usulan Ranperda ini sesuai tugas dan fungsi DPRD untuk membuat suatu produk hukum-hukum daerah yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Selanjutnya kami mohon agar dapat memberikan pandangan untuk tingkat pembicaraan berikutnya dalam rapat kerja satu,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muarojambi dalam penyampaian secara resmi 15 Ranperda itu mengatakan, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk produk hukumnya sendiri, yang salah satu dan utamanya yaitu berbentuk peraturan daerah yang tetap dalam koridor sistem hukum nasional.

“Pembentukan peraturan daerah tersebut tentunya memiliki mekanisme sendiri, salah satu sebagaimana diatur di dalam pasal 241 ayat (1), ayat (2 ) dan ayat (3 ) Undang-undang Dasar nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang kemudian menjadi landasan atau dasar hukum bagi pelaksanaan acara yang sedang kita ikuti bersama saat ini,” kata Wabup.

Selain itu, Adapun 15 Ranperda yang diusulkan Pemkab Muarojambi antara lain, Ranperda Kabupaten Muarojambi tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kemudian, Ranperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, Ranperda Kabupaten Muarojambi tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Ranperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

“Kemudian Ranperda Kabupaten Muarojambi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Ranperda Tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, Ranperda tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Ranperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” papar Wabup.

Dilanjutkan Wabup, Ranperda selanjutnya adalah Ranperda tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kemudian Ranperda tentang Prosedur Penyedian dan Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan.

“Selanjutnya Ranperda tentang Gerakan Sapu Lobang dan Ranperda alat berat. Dan terakhir Ranperda Penyerahan Aset Kepada PDAM Tirta Muarojambi,” pungkas Wabup.

BACA JUGA: Masalah Kenaikan Tarif Air, Nasir: Berhentikan Dirut PDAM

Paripurna ini ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda oleh masing-masing pihak. Baik legislatif maupun eksekutif saling menyerahkan berkas usulan Ranperda untuk selanjutnya diberikan pandangan umum pada rapat paripurna berikutnya.(don/yua)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: