Baru 130 Pejabat Pemprov Yang Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

0
Sekda Provinsi Jambi, M Dianto. Foto: Muslim/Serujambi.com
Sekda Provinsi Jambi, M Dianto. Foto: Muslim/Serujambi.com

Seru Jambi, Jambi – Terdapat perbedaan jumlah pejabat yang telah melaporkan harta kekayaannya, melalui aplikasi e-LHKPN. Dari data yang dimiliki pemprov ada 215 pejabat yang telah melaporkan. Sedangkan data yang ada di KPK, batu 140 orang yang melapor.

BACA JUGAMajelis Hakim Sakit, Sidang Kenaikan Tarif PDAM Ditunda

Hal ini terungkap dari pemeriksaan Sekda Provinsi Jambi, M Dianto, terhadap jumlah pejabat yang melaporkan harta kekayaan. Sekda pun menegaskan, agar semua pejabat negara yang mengurus keuangan negara wajib segera membuat laporan kekayaan.

“Tadi saya sudah tegaskan, bahwa kita kan punya kewajiban, setiap pejabat Negara atau yang mengurus keuangan di Provinsi Jambi ini punya kewajiban untuk membuat laporan harta kekayaan pejabat Negara,” ujarnya, Selasa (29/1/2019).

Dikatakannya, saat diperiksa data yang dimiliki pemerintah pemprov Jambi ternyata berbeda dari data yang dimiliki oleh pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

“Setelah saya baca dan saya kroscek, data yang dimiliki pemprov dengan data yang dimilik KPK ternyata jumlahnya berbeda. Jumlah yang di kita, dilaporkan ini 215 orang yang sudah melaporkan LHKPN, tapi data yang di KPK baru 130 orang untuk 2018 ini,” terang Dianto.

Atas dasar itu, Ia meminta kepada kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), agar segera menyingkronkan data yang dimiliki pihaknya dengan pihak KPK. Agar tak terjadi lagi perbedaan seperti saat ini.

“Makanya saya minta kepada kepala BKD pada saat sosialisasi ini, untuk menyampaikan data ini. Supaya data yang kita miliki dan data yang dimiliki oleh KPK itu harus sama, sehingga siapa yang sudah dan yang belum harus dapat kita ketahui sejak awal,” tegasnya

Selanjutnya, Ia berharap agar sosialisasi yang dilakukan dapat secara menyeluruh, agar seluruh pejabat BKD sampai ketingkat bawah wajib melapor.

BACA JUGAKasih Uang Jajan, Ayah Kandung Malah Minta “Jatah” ke Anak

“Saya berharap memang, sosialisasi ini harus menyeluruh. Artinya kalau pegawai Badan Keuangan Daerah itu yang wajib melapor ini sampai ke pejabatnya itu, sampai ketingkat esselon terbawah, karena mereka mengelolah keuangan daerah. Jadi, sampai kekantor Samsat di Kerinci, sampai ke kantor Samsat di Tanjab Timur,” ungkapnya. (lim/iis)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: