Kades Pompa Air dan Harian Kompas Dilaporkan Bupati Batanghari ke Polisi

0

Seru Jambi, Muarabulian – Bupati Batanghari Ir Syahirsah Sy melaporkan Kepala Desa Pompa Air ke Polres Batanghari terkait pernyataan Kades Pompa Air yang dimuat di Harian Kompas terkait kegiatan ilegal drilling yang berada di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Dalam artikel yang dimuat harian Kompas tersebut, Kades Pompa Air mengaku telah mengajukan permohonan wilayah pertambangan rakyat kepada Bupati Batanghari. Akan tetapi, usulan tersebut belum disetujui hingga saat ini.

Bupati Batanghari Ir. Syahirsah Sy saat dikonfirmasi pendopo rumah dinas bupati Batanghari membenarkan hal tersebut.

“Iya, dimana artikel yang dimuat oleh harian Kompas pada tanggal 27 Maret 2019 dengan judul transaksi minyak ilegal capai Milyaran Rupiah dan pada tanggal 29 Maret 2019 dengan judul hasil tambang minyak ilegal dipasok ke spbu. Dalam dua artikel tersebut menurut kepala desa pompa air sudah mengajukan usulan permohonan wilayah pertambangan rakyat kepada Bupati Batanghari. Akan tetapi belum ada tanggapan dari Bupati Batanghari,” ungkap Bupati Batanghari Ir. Syahirsah Sy, Jum’at (29/03).

Terkait hal tersebut, Syahirsah menegaskan hingga saat ini surat dari kepala desa memohonan izin itu tidak ada.

“Surat tersebut tidak ada,” tegas Syahirsah.

“Kewenangan soal perizinan ilegal drilling itu tidak ada pada Pemerintah Batanghari, tidak ada Dinas ESDM di Kabupaten. Karna kewenangan penambangan, baik golongan A,B dan C tidak berada lagi di Pemerintah Kabupaten Batanghari,” tambahnya.

Saat ditanya upaya apa yang akan dilakukan menanggapi hal tersebut? Syahirsah mengatakan, setelah berita ini dimuat dirinya secara resmi mengadukan kepala desa.

“Karna kepala desa sudah menyatakan bahwa kepala desa sudah meminta izin, padahal sampai saat ini tidak ada. Kalaupun ada pasti saya tolak, karna kewenangannya tidak ada pada saya. Itu yang pertama kali saya laporkan kepada polisi,” ujar Syahirsah.

Lanjutnya, laporan ke Dua, kata Syahirsah bahwa dalam dua berita tanggal 27 dan 29 Maret 2019 itu hanya keterangan dari kepala desa.

“Hanya keterangan dari kepala dari kepala desa tanpa ada konfirmasi kepada saya,” sebutnya.

Terkait pemberitaan yang dimuat oleh harian Kompas pada tanggal 27 Maret 2019 tersebut dirinya sudah memaafkan hal tersebut. Namun, karna tanggal 29 Maret 2019 berita ini kembali dimuat.

“Hal ini jika saya biarkan akan kembali dimuat lagi tanggal 1 dan seterusnya, hingga nanti tergiring opini bahwa Bupati Batanghari Syahirsah melakukan pembiaran terhadap kegiatan ilegal drilling, ini yang saya tidak mau,” kesalnya.

Karna dirinya secara resmi telah melaporkan hal tersebut kepada Kementrian ESDM dan Kementrian Lingkungan Hidup.

“Itulah yang sudah saya laporkan kepada Polres Batanghari,” kata Syahirsah.

Sekali dirinya menegaskan, bahwa laporan yang ditujukan ke Polres Batanghari terkait berita yang dimuat di harian Kompas tanggal 27 dan 29 Maret 2019 tentang keterangan kepala desa pompa air keterangan bohong.

“Intinya laporan saya keterangan kepala desa, keterangan bohong dan media ini tidak pernah mengkonfirmasi langsung kepada saya,” tandasnya.

“Dan juga meminta media Kompas melakukan permohonan maaf kepada saya dan dimuat dihalaman depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Dhadhag Anindito mengatakan, laporan Bupati Batanghari Ir. Syahirsah. Sy hanya baru sebatasan laporan lisan.

“Iya, baru sebatas laporan lisan saja,” pungkasnya.(riz)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: