Kejari Batanghari Tuntaskan Temuan BPK RI Tahun 2017

0
Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Mia Banulita. Foto: Rizki/Serujambi.com
Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Mia Banulita. Foto: Rizki/Serujambi.com

Seru Jambi, Muarabulian – Pemerintah Kabupaten Batanghari dibantu Kejaksaan Negeri (Kejari) Batanghari dalam proses percepatan pengembalian uang negara dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait kekurangan volume pada pekerjaan penanggulan banjir jalan Pulau Raman Desa Kaos, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari sebesar Rp 78 Juta lebih tahun anggaran 2017 lalu.

BACA JUGA : Keretakan Jembatan Sambiyo, Dekan Teknik Sebut Timbunan Tanahnya Kurang Padat

Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Mia Banulita saat dikonfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya membenarkan hal tersebut.

“Iya, kita Kejaksaan Negeri Batanghari melalui tim Intelejen membantu inspektorat dalam hal ini Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengembalian kerugian negara dari pihak rekanan yang mengerjakan salah satu kegiatan fisik, namun, kegiatan fisik tersebut membuat kerugian terhadap negera,” kata Kejari Mia Banulita, Senin (20/1/2019).

Dikatakannya pula, pengambalian uang tersebut merupakan kegiatan fisik yang dikerjakan oleh rekanan di Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 2017 lalu dan terjadi permasalahan.

“Berdasarkan temuan tersebut APIP harus menindaklanjutinya dan meminta rekanan dapat mengembalikan kerugian Negara,” ujarnya.

Dijelaskannya, Inspektorat Batangahari dalam hal ini APIP telah berusaha meminta kepada rekanan agar melakukan pengembalian kerugian Negara tersebut. Akan tetapi, pihak rekanan hanya mampu mencicil untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sebsar Rp 1,5 Juta setiap bulannya.

“Jika proses pengembaliannya dilakukan secara dicicil, maka prosesnya akan lama. Maka dari itu kita membantu APIP agar pihak rekanan dapat mengembalikan kerugian Negara tersebut dengan cepat,” jelasnya.

“Alhamdulillah saat ini kerugian Negara tersebut sudah dapat dikembalikan oleh pihak rekanan dengan cara dua tahap,” imbuhnya.

Dirinya juga berharap hal seperti ini dapat diikuti oleh OPD lainnya, dalam permasalahan yang sama, dimana meneruskan kesepakatan yang pernah dilakukan antara pemerintah Provinsi Gubernur bersama pihak kepolisian, kejari dan turunannya ke bupati dan kejari serta polres terkait temuan-temuan BPK yang merugikan Negara serta sudah dilakukan penanda tanganan MoU berdasarkan PP No 12 tahun 2017.

“Harapannya ke depan pengelolaan proyek fisik di Batanghari dapat diminimalisir adanya penyimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Batanghari Mukhlis berharap, ke depan kerjasama serupa dapat terus ditingkatkan. Artinya temuan dari BPK dapat ditindak lanjuti dan kerugian-kerugian Negara dapat dikembalikan.

“Kerjasama ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang perjanjian kerja sama antara Pemrintah Daerah, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort,” kata Muhklis.

Diharapkannya pula, dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh OPD bersama pihak rekanan dapat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

BACA JUGASiswa SMKN 4 Sarolangun Gantung Diri, Diduga Trauma Habis Berkelahi

“Sehingga tidak tejadi penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian Negara,” tegasnya.

Untuk diketahui, kerugian Negara yang dikembalikan oleh rekanan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi. (riz/yua)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: