Majelis Hakim Sakit, Sidang Kenaikan Tarif PDAM Ditunda

0
Ketua YLKI Jambi, Ibnu Khaldun. Foto: Muslim/Serujambi.com
Ketua YLKI Jambi, Ibnu Khaldun. Foto: Muslim/Serujambi.com

Seru Jambi, Jambi – Sidang gugatan kenaikan tarif PDAM yang dijadwalkan digelar Selasa (29/1/2019) urung dilaksanakan. Sidang mengalami penundaan. Penundaan ini terjadi, lantaran majelis hakim berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Hal itu dikatakan salah satu anggota di dalam ruang sidang.

BACA JUGABawaslu Jambi: Sasaran Tabloid Indonesia Barokah ke Masjid dan Ponpes

Ketua YLKI Jambi, Ibnu Khaldun, sebagai penggugat mengatakan, pada proses persidangan yang kedua tersebut, belum juga terlihat kehadiran pihak tergugat II yaitu Walikota Jambi di Pengadilan Negeri Jambi. Kendatipun sidang ditunda.

“Kami tidak melihat adanya kehadiran pihak tergugat II, Walikota Jambi atau diwakili kuasa hukumnya, sementara pihak tergugat I dihadiri oleh kuasa hukumnya,” kata Ibnu.

Menurut Ibnu, kedua pihak tergugat pada sidang perdana tidak hadir merupakan upaya untuk memperhambat proses persidangan tersebut.

“Kita berharap proses ini berjalan lancar, adanya sebuah kepastian hukum pada masyarakat, apakah kenaikan tarif PDAM ini melanggar hukum atau tidak,” ucapny pada awak media.

Sementara itu, Kuasa Hukum PDAM Tirta Mayang Jambi, Suratno, menjelaskan, bahwa PDAM Tirta Mayang Jambi telah mempersiapkan empat pengacara untuk mengikuti proses gugatan yang dilayangkan oleh YLKI.

“Tahap selanjutnya, kita mengikuti hukum yang berlaku, kita lihat pembuktiannya didalam persidangan,” ungkapnya.

BACA JUGA : Pejabat Pemrov Diduga Terlibat Prostitusi Online, Ini Kata Polda Jatim

Untuk diketahui, YLKI menilai kenaikan tarif air bertentang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang penghitungan dan penetapan tarif, dan Peraturan Daerah yang dibuat nomor 12 tahun 2015 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum serta Perwal nomor 45 tahun 2018. Seharusnya ada koordinasi dengan DPRD Kota Jambi, dan ini melanggar UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. (lim/iis)

Loading Facebook Comments ...
loading...