Panas, Dinas PUPR Muaro Jambi Terancam Dilaporkan ke KPK

0
Aktivis Jambi, Jamhuri. Foto: Doni/Serujambi.com
Aktivis Jambi, Jamhuri. Foto: Doni/Serujambi.com

Seru Jambi, Sengeti – Polemik pembangunan infrastruktur oleh dinas PUPR Muaro Jambi, yang diduga dilakukan di Kawasan Hutan di Kabupaten Batanghari terus menjadi sorotan. Jika terbukti pembangunan dilakukan di kawasan hutan, dinas PUPR bisa terancam pidana. Sebab izinnya tidak jelas.

BACA JUGADinas PUPR Muarojambi Diduga Bangun Infrastruktur dalam Kawasan Hutan Kabupaten Batanghari

Jamhuri, aktivis Jambi mengatakan jika memang pembangunan dilakukan di dalam kawasan hutan, itu jelas salah.Sebab dapat izin dari mana, Dinas PUPR bisa membangun di dalam hutan lindung.

“Ini sesuatu yang unik. Pemda Muarojambi bisa bangun jalan di dalam hutan lindung,” kata Jamhuri, kepada Serujambi.com.

Dikatakan Jamhuri, pembangunan jalan di dalam hutan ini, untuk kepentingan apa dan azas manfaatnya sejauh mana. Ia pun meminta kepada Pemda Muarojambi untuk menjelaskan persoalan ini.

“Kami minta persoalan pembangunan jalan di dalam kawasan hutan lindung, menggunakan APBD Muarojambi harus jelas hingga limit waktu sampai tanggal 10 Februari 2019 mendatang. Ketika persoalan ini tidak bisa di jelaskan. Kami akan minta BPK RI untuk lakukan audit investigasi. Ini harus jelas. Azas manfaatnya dulu lah. Masalah nilai anggarannya berapa nanti dibicarakan,” tegasnya.

“Kalau persoalan zonase ya, itu kan Kabupaten Batanghari, kok latah, dibangun di Kabupaten Batanghari. Apakah Kabupaten Muarojambi kelebihan duit, apakah Kabupaten Batanghari tak punya duit lagi?,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Jamhuri mempertanyakan apakah pembangunan ini masuk dalam Dipa Muarojambi tahun 2018. Kalau memang ini tidak masuk dalam dipa, artinya ini dana siluman.

“Dari perencanaannya saja sudahntidak jelas. Nanti disini muncul tipikornya, untuk objektivnya saya minta kepada pihak APIP ataupun BPKP tolong di audit investigasi dulu ini. Perencanaannya dalilnya musrembang. Musrembang yang mana, manfaatnya apa. Jadi tidak menutup kemungkinan ini nanti muncul pidananya. Untuk itu, persoalan ini saya kawal sampai tuntas,” ujarnya.

Sementara, Jamhuri juga mengatakan bahwa, jika persoalan ini muncul tindak pidannya, ia akan laporkan permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami akan telusuri ini sampai kemana pun, apalagi jika muncul tindak pidananya, saya akan laporkan ke KPK,” tandasnya.

Terpisah, Desnad, tokoh masyarakat Sungai Bahar memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut, masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari.

“Sesuai dengan titik kordinat yang kita lihat, daerah itu jauh di luar kawasan Kabupaten Muarojambi. Jauh di luar artinya berada dalam kawasan Kabupaten Batanghari. Dan itu tentu merugikan APBD Muarojambi. Apalagi pembangunan itu masuk dalam kawasan hutan. Sementara masih banyak desa-desa lain di Muarojambi yang benar-benar butuh pembangunan. Menurut saya pemerintah dungu,” ungkap Desnad.

Dipaparkan Desnad, untuk wilayah Sungai Bahar itu pasti unit permukiman trans. Unit permukiman trans adalah unit permukiman dan perkebunan sawit. Sambung Desnad, ada dua desa di Sungai Bahar yang tidak masuk dalalm permukiman trans, salah satunya ialah Desa Tanjunglebar dan Desa Markanding.

“Desa Tanjung Lebar itu membawahi dalam desanya seluruh perkebunan PTPN Tanjung Lebar. Sedangkan Desa Markanding masuk seluruh perkebunan Pinang Tinggi, yang sekarang sudah dimekarkan beberapa desa. Jadi, intinya tidak ada kawasan Sungai Bahar itu berada di wilayah hutan,” tuturnya.

Dia menyebut apa yang disampaikan tersebut merupakan kritikan karena dirinya sayang Muarojambi. Bahkan kata dia, wilayah yang dibangun tersebut, tidak hanya berada di Kabupaten Batanghari, tapi juga berada di kawasan hutan.

“Tak hanya melebihi wewenang, tapi lokasi tersebut berada di kawasan hutan. Saya pastikan itu berada di kawasan hutan,” tegasnya.

Dilanjutkan Desnad, apa yang disampaikan ini bukanlah sekedar omong kosong belaka. Dia mengklaim punya data pendukung terhadap pernyataannya kalau wilayah pembangunan tersebut berada di kawasan hutan.

“Tentu saya nggak asal bicara, karena jelas selain melampaui wewenang, membangun di wilayah hutan itu pelanggaran hukum. Melanggar hukumnya sudah sangat jelas, membangun di kawasan hutan itu sesuai dengan pasal 28 Undang-udang 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberatasan perlindungan hutan. Sedangkan untuk membangun di wilayah kabupaten lain itu tercantum di pasal 17 Undang-undang nomor 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan,” pungkasnya.

BACA JUGA : Proyek Jalan Pangkalan Ranjau Picu Sengketa Tapal Batas Muarojambi-Batanghari

Untuk diketahui, dari penelusuran awak media di lokasi yang berada di ujung unit XXII. Menurut pengakuan warga, daerah itu berada di Dusun Pangkalan Ranjau, Desa Tanjunglebar, Kecamatan Bahar Selatan. Namun, saat awak media berada di titik bangunan tersebut, dan mengecek locus bangunan menggunakan fasilitas google maps, lokasi bangunan itu terdeteksi berada di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. (don/iis)

Loading Facebook Comments ...
loading...