Penambangan di Lubuk Nagodang Kerinci Diduga Ilegal

0
Penambangan di Lubuk Nagodang Kerinci diduga ilegal
Penambangan di Lubuk Nagodang Kerinci diduga ilegal. (Kerincitime.co.id)

Seru Jambi, Kerinci – Aktifitas penambangan illegal banyak terjadi di Bumi Sakti Alam Kerinci, berbagai modus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keutungan pribadi, bahkan oknum pelaku sanggup menjual nama aparat dan lembaga pemerintah.

BACA JUGA: Miliki Sabu dan Ganja, Honorer Dinas PU Kerinci Ditangkap

Seperti yang terjadi di Sungai Batang Merao, Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, aktifitas tambang pasir di sungai tersebut sudah bertahun-tahun terjadi, namun terkesan dibiarkan oleh pihak berwenang.

Penelusuran Kerincitime.co.id–media partner Serujambi.com, pemilik tambang adalah Usman, waga Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak, memang sudah melakukan kegiatan penambangan bertahun-tahun, namun setiap ditanya, Usman berdalih sudah memiliki izin dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWSS) VI Jambi, bahkan dari Desa juga sudah.

“Saat ditanya ke Usman, ia mengaku sudah menganongi izin dari BWSS VI Jambi, dari desa pun juga sudah, termasuk juga izin dari polisi,” ungkap sumber kepada kerincitime.co.id.

Usman ketika dikonfirmasi mengaku kegiatan penambangan tersebut adalah normalisasi sungai dari pihak BWSS VI Jambi.

“Itu kegiatan Balai (BWSS VI), kita yang melaksanakan, normalisasi sungai, karena material di lokasi menumpuk, imbas dari penambangan di bagian mudik, jika tidak dinormalisasi, aliran sungai tidak lancar,” ungkapnya.

Bukan itu saja, di lokasi juga ada pihak BWSS VI Jambi. “Ada pihak BWSS di lokasi memamtau kegiatan, bisa hubungi dan tanya beliau pak Muktar Gani,” ungkapnya.

Anehnya, normalisasi sungai tersebut malah ada aktifitas penjualan material besar-besaran, yang jumlahnya luar biasa selama bertahun-tahun. Bahkan tidak ada papan proyek normalisasi di lokasi tersebut.

Sementara itu, Kades Lubuk Nagodang, Amrinal, mengaku tidak ada izin dari desa, yang ada adalah biaya pajak dari pihak penambang (Usman, red) kepada desa yang berjumlah Rp 7,5 juta.

BACA JUGA: Kepemimpinan Cowboy ala Datuk Zulfikar Achmad, dari Masjid hingga Bandara Bungo

“Kita tidak mengeluarkan surat izin, yang ada cuma kwitansi tanda terima setoran pajak dari penambang,” ungkap Kades. (esa/kct)

Loading Facebook Comments ...
loading...