Sekda Muarojambi: Tidak Perlu Ada Perayaan Setelah Pelantikan

0
Sekda Muarojambi, M Fadhil Arif. Foto: Doni/Serujambi.com
Sekda Muarojambi, M Fadhil Arif. Foto: Doni/Serujambi.com

Seru Jambi, Sengeti – 215 pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Muarojambi dilantik di ruang pola Kantor Bupati setempat Kamis (17/1/2019). Pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari jabatan pengawas sebanyak 60 dan sisanya 155 menduduki jabatan administrator.

BACA JUGAPemkot dan Direksi PDAM TM Tak Muncul, Sidang Ditunda

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung Bupati Muarojambi, Masnah Busro diwakili Sekda, M Fadhil Arif.

“Amanat dari ibu bupati, para pejabat yang dilantik hari ini harus segera membaca dan memahami batasan tugas masing masing,” kata Sekda M Fadhil Arief.

Tidak berhenti disitu, Sekda menginstruksikan seluruh jajarannya agar segera melapor kepada kejaksaan dan kepolisian apabila melihat, mengetahui atau mendengar adanya permintaan uang dalam mendapatkan jabatan.

“Segera laporkan, sudah saatnya kita bersihkan oknum yang seperti itu dari Muarojambi ini,” ucapnya.

Sekda menjelaskan bahwa APBD menjadi tolak ukur dari pembangunan, harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD yang telah disahkan tersebut harus segera dilaksanakan. Terlebih karena kinerja pejabat menurun dua minggu terakhir akses dari rencana pelantikan.

“Tidak perlu perayaan setelah pelantikan.  Khusus pejabat yang dilantik di Lingkungan Sekretariat Kantor Bupati, siang ini juga kita rapat,” ungkapnya.

Pihak inspektorat dan BKD turut diingatkan agar membuat catatan rekam jejak para pejabat. Catatan  ini  sangat berguna dalam hal demosi, mutasi dan promosi.

“Kinerja para pejabat ini akan dievaluasi per enam bulan. Saya minta bekerja sesuai aturan dan mematuhi kode etik ASN dan kode etik bupati,” pintanya.

Pejabat yang sering mengeluh turut diminta dilaporkan kepada sekda. Soalnya, sekda sering mendengar pejabat sekelas PPTK sering mengeluhkan jabatan, bahkan ada yang mengeluh tekor setelah melaksanakan kegiatan.

“Emangnya kita berdagang, pemerintah bukan pedagang.  Jadi jangan ngomong tekor, Kalau masih ada pejabat yang seperti itu,  laporkan ke saya. Akan saya tindak tegas,” ancamnya.

Pada akhir sambutannya, seluruh pejabat dan ASN dirangkul untuk bersatu. Persoalan pilkada pada 2017 lalu sudah harus diakhiri.  Aliansi politik setelah pilkada sudah tidak berlaku lagi.

BACA JUGATumpang Tindih Peraturan, Prabowo: Indonesia Butuh Terobosan

“Saatnya kita mendukung dan memajukan Muarojambi ini sesuai visi dan misi bupati,” pungkasnya. (don/yua)

Loading Facebook Comments ...
loading...
Hosting Unlimited Indonesia MEDIA PARTNER: